Sistem Penerapan Tata Kelola Perusahaan

57

        Sistem penerapan tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem peningkatan kinerja perusahaan secara khusus baik kinerja manajemen dan sistem yang terintegrasi antara manajemen dengan stakeholder terkait. Kinerja manajemen memiliki fokus pada tugas dan wewenang yang dilaksanakan serta membuang sasaran kinerja yang tidak efisien. Sistem penerapan tata kelola perusahaan dapat dijadikan tolok ukur kematangan manajemen dalam melaksanakan kinerja perusahaan.

Sistem Penerapan Tata Kelola Perusahaan

     Sistem penerapan tata kelola perusahaan harus bisa mengampu prinsip-prinsip khusus secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan asas-asas tata kelola perusahaan. Adapun asas-asas dari sistem penerapan tata kelola perusahaan, antara lain:

  1. Transparan

Dalam suatu perusahaan, untuk menjaga tingkat objektivitas dalam menjalankan bisnis, maka suatu perusahaan harus memiliki informasi yang relevan, terbuka, serta mudah diakses dan dipahami oleh para stakeholder terkait. Peursahaan harus mengambil langkah efektif untuk memberikan informasi, tidak hanya terkait undang-undang dan peraturan, tetapi juga informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh kreditur, pemegang saham dan stakeholder terkait. Langkah utama dalam pelaksanaannya adalah perusahaan harus mampu menyajikan informasi secara akurat, tepat waktu, jelas dan mudah untuk diakses oleh stakeholder terkait sesuai dengan hak-haknya.

  1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam sistem penerapan tata kelola perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan secara mendalam. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaannya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola dengan benar, terarah dan terukur. Hal ini dilakukan agar perusahaan sejalan dengan kepentingan perusahaan itu sendiri, yaitu dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder. Selain itu, pertanggungjawaban secara akuntabilitas merupakan syarat awal untuk mencapai kinerja berkelanjutan dalam suatu perusahaan. Pedomaan pokok yang harus dilaksanakan dalam sistem akuntabilitas adalah perusahaan menetapkan rincian pertanggungjawaban di tiap bagian perusahaan secara jelas dan harus sesuai dengan nilai-nilai, visi, misi, serta strategi perusahaan. Perusahaan harus mampu meyakini bahwa semua sistem dan karyawan perusahaan memiliki kapasitas yang terstruktur dan sesuai dengan tugas maupun tanggung jawab pelaksanaan sistem penerapan tata kelola perusahaan.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah perusahaan harus mampu memastikan sistem pengendalian internal yang tepat sasaran dalam tata kelola perusahaan. Perusahaan harus mempunyai kriteria dan ukuran kinerja terhadap semua stakeholder dengan sasaran yang konsisten berdasarkan reward and punishment system. Selain itu perusahaan harus mematuhi segala peraturan dan undang-undang dalam memenuhi pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini dilakukan demi menjaga keberlanjutan secara terus-menerus dari bisnis suatu perusahaan, serta dapat terus diakui sebagai stakeholder perusahaan yang baik.

  1. Bebas dan Berdiri Sendiri

Dalam mempercepat pelaksanaan prinsip-prinsip sistem penerapan tata kelolanya, perusahaan harus dikelola secara independen dengan perimbangan kekuasaan. Dengan demikian maka suatu perusahaan dapat berdiri sendiri dan bebas dalam sistem tata kelolanya. Hal ini dilakukan untuk menghapus intervensi dari pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan sistem ini adalah tiap-tiap stakeholder perusahaan menghindari dampak dominasi  dari pihak manapun. Hal ini ditandai dengan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

  1. Keadilan

Pelaksanaan kegiatan sistem penerapan tata kelola perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder terkait berdasarkan prinsip keadilan. Pedoman pelaksanaan sistem keadilan ini mengutamakan aspek perusahaan dalam hal pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan kritik dan saran. Selain itu, hal ini juga difungsikan sebagai akses pembuka informasi bagi kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip keadilan. Perusahaan harus dapat memberikan insentif yang sesuai dan sama terhadap stakeholder yang dilihat berdasarkan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan